PKPU · Catatan Praktik · 7 November 2026 · 6 menit baca

5 Kesalahan Kreditur saat Mendaftarkan Tagihan dalam PKPU

Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), hak suara dan peluang pemulihan kreditur sering ditentukan oleh hal yang terlihat sepele di tahap administrasi. Tagihan yang terlambat, kurang bukti, atau salah klasifikasi dapat mengurangi pengaruh kreditur justru pada saat yang paling menentukan, yaitu ketika rencana perdamaian diputuskan.

Waktu dalam PKPU berjalan cepat. PKPU sementara berlangsung paling lama 45 hari, dan seluruh jangka waktu PKPU, termasuk perpanjangannya, tidak boleh melebihi 270 hari. Dalam rentang waktu itu, kreditur harus mendaftarkan tagihan, menghadiri rapat pencocokan, menilai rencana perdamaian, lalu memberikan suara. Berikut lima kesalahan yang paling sering kami temui dalam praktik.

1.Melewatkan batas waktu pengajuan tagihan

Hakim pengawas menetapkan hari terakhir bagi kreditur untuk menyampaikan tagihan kepada pengurus. Jadwal ini diumumkan, tetapi banyak kreditur baru mengetahuinya ketika batas waktu hampir lewat, atau bahkan sudah lewat. Tagihan yang tidak masuk tepat waktu berisiko tidak tercantum dalam daftar piutang yang menjadi dasar pemungutan suara.

Yang perlu dilakukan: pantau pengumuman PKPU dan sistem informasi perkara pengadilan niaga sejak debitur diketahui bermasalah, lalu hubungi pengurus sedini mungkin untuk memastikan jadwal dan format pengajuan.

2.Mengajukan tagihan tanpa bukti yang memadai

Pengurus akan mencocokkan setiap tagihan dengan catatan dan pembukuan debitur. Tagihan yang hanya berupa angka, tanpa dokumen pendukung, mudah dibantah oleh pengurus maupun debitur. Bukti yang umumnya diperlukan antara lain:

Yang perlu dilakukan: susun berkas tagihan secara kronologis dan beri indeks, sehingga setiap angka dalam tagihan dapat ditelusuri ke dokumen sumbernya.

3.Keliru menentukan kedudukan tagihan

Kedudukan tagihan, apakah konkuren, separatis (dijamin hak tanggungan, fidusia, gadai, atau hipotek), atau diistimewakan, menentukan kelompok suara kreditur dan bagaimana tagihannya diperlakukan dalam rencana perdamaian. Kreditur pemegang jaminan yang tidak menyatakan jaminannya dengan jelas dapat kehilangan posisi tawar. Sebaliknya, kreditur yang menganggap seluruh tagihannya terjamin tanpa menghitung nilai jaminan yang realistis dapat salah menilai posisinya sendiri.

Yang perlu dilakukan: nyatakan secara tegas kedudukan tagihan dan objek jaminannya, sertakan dokumen pendaftaran jaminan, serta hitung perkiraan nilai jaminan dibandingkan jumlah tagihan.

4.Menghitung jumlah tagihan secara tidak cermat

Tagihan yang dibesar-besarkan, misalnya karena bunga atau denda dihitung tanpa dasar yang jelas, cenderung dibantah dan dapat memperlambat pencocokan. Sebaliknya, tagihan yang dihitung terlalu kecil merugikan kreditur sendiri, karena jumlah tagihan memengaruhi bobot suara dan porsi pembayaran dalam rencana perdamaian.

Yang perlu dilakukan: rinci tagihan per komponen (pokok, bunga, denda, dan biaya) beserta dasar kontraktual dan metode perhitungannya. Untuk tagihan dalam mata uang asing, perhatikan ketentuan konversinya.

5.Bersikap pasif dalam rapat pencocokan dan pemungutan suara

Mendaftarkan tagihan baru langkah awal. Dalam rapat pencocokan piutang, tagihan dapat dibantah, dan kreditur yang tidak hadir atau tidak menanggapi bantahan kehilangan kesempatan untuk mempertahankan tagihannya. Untuk tagihan yang masih dibantah, hakim pengawas dapat menentukan apakah dan sejauh mana kreditur tersebut berhak memberikan suara. Masalah lain yang sering muncul adalah surat kuasa yang tidak memenuhi syarat, sehingga kuasa kreditur tidak dapat bertindak dalam rapat.

Yang perlu dilakukan: hadiri setiap rapat, siapkan tanggapan tertulis atas setiap bantahan, dan pastikan kuasa yang mewakili Anda memegang surat kuasa khusus yang sah.

Penutup

Dalam PKPU, kreditur yang paling siap secara administrasi biasanya juga yang paling didengar ketika rencana perdamaian dibahas. Pendampingan sejak tahap pendaftaran tagihan membantu memastikan hak suara dan peluang pemulihan Anda tidak hilang karena persoalan teknis.

← Kembali ke Wawasan
Tulisan ini bersifat informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Penerapannya bergantung pada fakta setiap perkara serta ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan pelaksanaannya.
Steven Messakh

Dr. (Cand.) Steven Messakh, S.H., M.M.

Managing Partner · Advokat · Kurator & Pengurus

Menangani perkara kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga, dengan latar belakang sepuluh tahun di industri sekuritas. Lihat profil →

Sedang menghadapi PKPU sebagai kreditur? Diskusikan posisi tagihan Anda dengan kami.

Hubungi Kami →