Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), hak suara dan peluang pemulihan kreditur sering ditentukan oleh hal yang terlihat sepele di tahap administrasi. Tagihan yang terlambat, kurang bukti, atau salah klasifikasi dapat mengurangi pengaruh kreditur justru pada saat yang paling menentukan, yaitu ketika rencana perdamaian diputuskan.
Waktu dalam PKPU berjalan cepat. PKPU sementara berlangsung paling lama 45 hari, dan seluruh jangka waktu PKPU, termasuk perpanjangannya, tidak boleh melebihi 270 hari. Dalam rentang waktu itu, kreditur harus mendaftarkan tagihan, menghadiri rapat pencocokan, menilai rencana perdamaian, lalu memberikan suara. Berikut lima kesalahan yang paling sering kami temui dalam praktik.
1.Melewatkan batas waktu pengajuan tagihan
Hakim pengawas menetapkan hari terakhir bagi kreditur untuk menyampaikan tagihan kepada pengurus. Jadwal ini diumumkan, tetapi banyak kreditur baru mengetahuinya ketika batas waktu hampir lewat, atau bahkan sudah lewat. Tagihan yang tidak masuk tepat waktu berisiko tidak tercantum dalam daftar piutang yang menjadi dasar pemungutan suara.
2.Mengajukan tagihan tanpa bukti yang memadai
Pengurus akan mencocokkan setiap tagihan dengan catatan dan pembukuan debitur. Tagihan yang hanya berupa angka, tanpa dokumen pendukung, mudah dibantah oleh pengurus maupun debitur. Bukti yang umumnya diperlukan antara lain:
- perjanjian pokok beserta adendumnya;
- faktur, purchase order, dan berita acara serah terima barang atau pekerjaan;
- bukti pembayaran, rekening koran, atau rekonsiliasi saldo;
- surat teguran atau korespondensi penagihan;
- dokumen jaminan, apabila tagihan dijamin.
3.Keliru menentukan kedudukan tagihan
Kedudukan tagihan, apakah konkuren, separatis (dijamin hak tanggungan, fidusia, gadai, atau hipotek), atau diistimewakan, menentukan kelompok suara kreditur dan bagaimana tagihannya diperlakukan dalam rencana perdamaian. Kreditur pemegang jaminan yang tidak menyatakan jaminannya dengan jelas dapat kehilangan posisi tawar. Sebaliknya, kreditur yang menganggap seluruh tagihannya terjamin tanpa menghitung nilai jaminan yang realistis dapat salah menilai posisinya sendiri.
4.Menghitung jumlah tagihan secara tidak cermat
Tagihan yang dibesar-besarkan, misalnya karena bunga atau denda dihitung tanpa dasar yang jelas, cenderung dibantah dan dapat memperlambat pencocokan. Sebaliknya, tagihan yang dihitung terlalu kecil merugikan kreditur sendiri, karena jumlah tagihan memengaruhi bobot suara dan porsi pembayaran dalam rencana perdamaian.
5.Bersikap pasif dalam rapat pencocokan dan pemungutan suara
Mendaftarkan tagihan baru langkah awal. Dalam rapat pencocokan piutang, tagihan dapat dibantah, dan kreditur yang tidak hadir atau tidak menanggapi bantahan kehilangan kesempatan untuk mempertahankan tagihannya. Untuk tagihan yang masih dibantah, hakim pengawas dapat menentukan apakah dan sejauh mana kreditur tersebut berhak memberikan suara. Masalah lain yang sering muncul adalah surat kuasa yang tidak memenuhi syarat, sehingga kuasa kreditur tidak dapat bertindak dalam rapat.
Penutup
Dalam PKPU, kreditur yang paling siap secara administrasi biasanya juga yang paling didengar ketika rencana perdamaian dibahas. Pendampingan sejak tahap pendaftaran tagihan membantu memastikan hak suara dan peluang pemulihan Anda tidak hilang karena persoalan teknis.
← Kembali ke Wawasan